Skip to content

Demi Aksi Iklim, Jokowi Perlu Perintahkan Swasta untuk Potong Karbon

📅 May 10, 2021

⏱️6 min read

`

`

Di KTT Pemimpin tentang Iklim  prakarsa Presiden Amerika Serikat Joe Biden 22-23 April 2021 lalu, 40 kepala pemerintahan dan negara diminta mengungkap peningkatan rencana iklim nasional mereka. Ini untuk memastikan tercapainya pada 2050 dua sasaran berkaitan dengan Mufakat Paris 2015.

Satu, pemanasan global akibat emisi karbon tidak melebihi 1,50 Celsius di atas suhu rata-rata dunia pra-industri. Dua, emisi net-nol (net-zero emission/NZE) dicapai dengan pengurangan lebih mendalam  emisi karbon dioksida. Dunia perlu potong 50 persen volume emisi pada 2030 guna tiba di NZE pada 2050.

Biden mengarah ke dekarbonisasi sampai 50 hingga 52 persen pada 2030 di bawah tingkat emisi 2005. Ini hampir dua kali target Barack Obama untuk dicapai pada 2025.

Perdana Menteri Yoshihide Suga berniat meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca dari 26 persen menjadi 46 persen pada 2030 dari tingkat emisi 2013 dan berusaha mencapai target 50 persen.

Presiden Matamela Cyril Ramaposa menyatakan emisi Afrika Selatan akan mulai turun pada 2025 dan bukan 2035 sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak berbicara tentang upaya melambungkan rencana aksi iklim nasional Indonesia, Nationally Determined Contribution, NDC, yang para negara pihak harus tetapkan guna mencapai sasaran-sasaran Mufakat Paris.

Indonesia, Jokowi menyatakan, telah memutakhirkan NDC guna meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Tetapi presiden tidak mengklarifikasi komitmen dalam mitigasi, aksi mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penurunan emisi tetap pada tingkat 29 persen dan 41 persen dengan kerjasama internasional pada 2030. Penurunan itu diukur dari senario tidak adanya kebijakan sebagai garis awal.

Adalah lumrah untuk mengatakan bahwa Jokowi menyebut beberapa capaian sektoral. Laju deforestasi di Indonesia mencapai tingkat paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Moratorium pada konversi hutan dan lahan gambut telah mencakup 66 juta hektar. Kebakaran hutan telah berkurang 82 persen.

Untuk net-nol emisi, negara membangun Indonesia Green Industrial Park, satu proyek perintis NZE 12.500 hektar di provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah juga giat memulihkan 620.000 hektar mangrove pada 2024, terbesar di dunia.

Tetapi angka-angka yang orang mau tahu adalah peningkatan target penurunan emisi 29/41. Para rekan pemimpin dunia Jokowi mau mendengar apa kontribusi lebih besar Indonesia dalam mencapai sasaran-sasaran Mufakat Paris pada 2050.

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan komitmen penanganan perubahan iklim yang dilakukan Indonesia dalam acara Leaders Summit on Climate pada Kamis (22/4/2021) secara daring. Foto: BPMI/Istana Kepresidenan

`

`

Enggan bahas

Pidato Jokowi ditata dengan kehati-hatian, menutupi apa yang sudah diutarakan pejabat kepada publik di dalam negeri: 1) NDC Indonesia, awalnya diumumkan 2015, tetap pada angka 29/41. 2) sasaran net-nol emisi adalah 2070 dan bukan 2050. Alasannya adalah untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi 5-6 persen per tahun dengan memakai batubara untuk membangkit tenaga listrik.

Nyatanya, dalam webinar 28 April untuk mencapai karbon netral sebelum 2070, Direktur Lingkungan Bappenas Medrilzam menyatakan penetapan angka-angka target dilakukan dengan “hati-hati betul dengan sadar akan implikasinya”.

Untuk konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa November nanti di Glasgow, dia mengatakan Indonesia akan “punya stand point kuat tanpa terpengaruh negara-negara kuat. Kedudukan Indonesia berpegang pada CBDR”, tambahnya.

Webinar diselenggarakan IESR, Institute for Essential Services Reform, sebuah pusat penelitian di Jakarta dengan perhatian pada energi terbarukan.

Dalam satu pertanyaan tertulis daring saya perihal mengapa target NZE 2070 Indonesia tidak konsisten dengan target 2050 Mufakat Paris, Medrilzam tidak menjawab.

Agaknya, pejabat enggan membahas secara terbuka ambisi Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi yang ditopang bahan bakar batubara dan menjadikan 2045 sebagai tahun emas Indonesia, menandakan merdeka satu abad.

Petani adalah salah satu kelompok masyarakat yang bakal terdampak dari perubahan iklim. Kala kemarau panjang dan kekeringan, sawah-sawah petani terancam puso, alias gagal panen. Foto: Sapariah Saturi

`

`

Pertanyaan krusial

Segaris dengan klausul transparansi Mufakat Paris (Aneks: Pasal 13), pejabat perlu menjelaskan selayaknya kebijakan iklim pemerintah dan mempersilakan partisipasi publik dalam membuat kebijakan yang dapat diterima dan dikerjakan.

Pertanyaan-pertanyaan krusial menuntut jawaban. Mengapa pemerintah tidak memutakhirkan NDCnya? Bagaimanakah NDC tanpa dimutakhirkan dapat dibenarkan?

Bukankah sebuah target 2070 untuk mencapai net-nol emisi dapat mencetuskan lebih banyak kejadian cuaca ekstrim yang mengarah ke kerusakan ekosistem dan timbulnya massa pengungsi iklim? Bila target 2070 tak berubah, pemerintah akan melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi apa untuk mengecilkan volume benda hilang dan rusak?

Dalam sebuah surat terbuka pasca-KTT, ketua Thamrin School of Climate Change and Sustainability di Jakarta berseru kepada para pemimpin dunia agar mencapai net-nol emisi tidak lebih lambat dari 2050.

“Tanpa kemauan politik dan kemampuan untuk mengambil target ambisius dari para pemimpin sedunia, masa depan yang kita bayangkan dalam COP Paris (konferensi iklim tahunan PBB 2015) hanya menjadi impian hampa,” kepala Thamrin School Farhan Helmy mengeluhkan.

Hal yang melumpuhkan Indonesia untuk mencapai sasaran NZE pada 2050 yang telah diamanatkan Mufakat Paris adalah dominasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara untuk mendorong maju industri.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa bersuara agar Indonesia berhenti dalam membangun pembangkit listrik baru bertenaga batubara  pada 2025, berangsur-angsur mengakhiri operasi pembangkit listrik jenis ini pada 2050 dan menggantikannya secara bertahap dengan energi terbarukan.

Kebakaran hutan dan lahan semakin sering terjadi akibat peningkatan suhu dan perubahan iklim. Foto: Junaidi Hanafiah

`

`

Strategi NZE

Guna mencapai net-zero emission (emisi nol) 2050, Fabby menawarkan strategi empat jalur dieksekusi secara bersamaan: 1) peningkatan kapasitas dan penetrasi energi terbarukan dengan skala yang besar; 2) moratorium PLTU baru setelah 2025; 3) phase out PLTU dan pembangkit thermal lainnya secara bertahap, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi di sisi permintaan (demand side); dan 4) elektrifikasi sektor pengguna energi, misalnya transportasi dan industri.

“Jadi ini konsekuensi dari keputusan untuk mencapai NZE di 2050. Kalau kebijakan ini diambil pemerintah, maka tentunya industri batubara dan fossil fuel lainnya harus menyesuaikan. Pemerintah tidak lagi mengekstraksi dan membakar batubara,” Fabby menyatakan dalam wawancara daring.

Lebih jauh, untuk mencapai NZE pada 2050, separuh volume reduksi “harus datang dari teknologi-teknologi yang belum tersedia di pasar”. Demikian Fatih Birol, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA), di hadapan KTT Pemimpin Iklim.

Ini memerlukan lompatan-lompatan massif dalam inovasi. Inovasi melintas batu batere, hidrogen, bahan bakar sintetis, teknologi katup karbon (carbon capture) dan banyak teknologi lain,” Birol meneruskan.

Pada 18 Mei, IEA menyiarkan peta jalan bagaimana sektor energi global dapat mencapai NZE pada 2050. Menurut peta jalan itu, pencapaian net-nol itu dapat melipatgandakan sampai tiga kali peluang investasi energi bersih selama dasawarsa berikut. Hal ini dapat menciptakan jutaan lapangan kerja bergaji layak dan membangun industri masa depan, Birol menambahkan.

Seruan untuk menghentikan batubara disuarakan dengan lantang di KTT pemimpin oleh seorang perempuan muda kelahiran Meksiko. Xiye Bastida, 19, memperkenalkan diri sebagai aktivis keadilan iklim  dan diundang berbicara oleh Menteri Luar Negeri Amerika Antony Biden yang memuji Xiye, pengungsi iklim dan penyintas musibah kebanjiran dan kekeringan.

Dengan memakai istilah-istilah sepadan dengan teori dependensi yang didengungkan di Amerika Latin, Xiye berargumen “krisis iklim adalah akibat mereka yang melanjutkan terus menerus dan menopang sistem-sistem kolonialisme, penindasan, kapitalisme dan solusi-solusi greenwash berorientasi pasar.” Belahan Utara Bumi lah yang mengabadikan sistem-sistem ini, ia mengklaim.

Menurut kamus Cambridge, Greenwashing sebagai kata benda berarti perilaku atau kegiatan-kegiatan yang membuat orang percaya bahwa sebuah perusahaan berbuat lebih banyak untuk melindungi lingkungan daripada sesungguhnya.

Teori dependensi berawal dari perkiraan bahwa sumberdaya mengalir dari “periferi” (garis pinggir) negara-negara miskin berstatus pembangunan tertinggal menuju “inti” negara-negara kaya, yang mengarah ke akumulasi kekayaan di negara-negara kaya atas pengorbanan negara-negara miskin.

Demikian kutipan dari The Success and Failure of Dependency Theory: The Experience of Ghana (1985), karya James C.W. Ahiakpor. Raul Prebisch, ekonom Argentina, dipandang sebagai penggagas teori dependensi di akhir 1950an.

Xiye dengan penuh semangat mengajukan delapan tuntutan bagi “solusi-solusi yang kita perlukan”. Dua tuntutan pertama menyangkut bahan bakar fosil termasuk batubara. Hentikan investasi dan subsidi bagi bahan bakar fosil. Hentikan prasarana bahan bakar fosil baru dan ekstraksi bahan bakar fosil termasuk jaringan pipa.

Asap yang mengepul dari corong PLTU itu menebarkan beragam zat berbahaya di udara. Foto: Ayat S Karokaro

Aksi sektor swasta

Presiden Widodo dapat dipandang sebagai peserta deret belakang di Glasgow. Tetapi ia dapat meraih kursi di deret depan bila ia dapat mengubah sikap para bos batubara dan industri Indonesia. Jadikan mereka beralih ke energi terbarukan yang bersih.

Di Jepang, tindakan-tindakan perusahaan-perusahaan swasta berada di pusat strategi iklim dan pertumbuhan jangka panjang 2019 pemerintah guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Jepang dilaporkan sebagai negara pertama yang memberi dukungan eksplisit pemerintah  bagi sektor swasta untuk menetapkan sasaran-sasaran berbasis sains (science-based targets, SBT) untuk menurunkan emisi karbon.

Satu koalisi 174 perusahaan dalam Kemitraan Pemimpin Iklim Jepang (Japan Climate Leaders Partnership/JCLP) dalam satu makalah pernyataan sikap Maret 2021 menggugah pemerintah mereka untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 50 persen pada 2030. Jokowi dapat mencontoh selembar saran dari buku aksi iklim Perdana Menteri Suga ini.

`

`
← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News