Skip to content

Indonesia melarang kelompok FPI, Pasukan TNI-Polri Datangi Markas

📅 December 31, 2020

⏱️3 min read

JAKARTA - Indonesia telah melarang kelompok garis keras yang kontroversial dan berpengaruh secara politik, Front Pembela Islam, kepala menteri keamanan mengumumkan pada hari Rabu. Menteri Mahfud MD mengatakan kelompok yang dikenal luas dengan singkatan FPI itu dilarang dengan segera. “Pemerintah sudah melarang kegiatan FPI dan akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh FPI,” kata Mahfud. FPI tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi.

Muhammad Rizieq Shihab

Larangan itu menyusul kembalinya tokoh spiritual kelompok itu, Rizieq Shihab, dari tiga tahun pengasingan diri di Arab Saudi pada November, yang dirayakan dengan acara yang dihadiri oleh ribuan orang. Kembalinya Rizieq ke negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia telah memicu kekhawatiran di dalam pemerintahan bahwa dia mungkin akan memancing untuk memanfaatkan kekuatan oposisi. Ulama berusia 55 tahun itu ditangkap bulan ini dan didakwa melanggar protokol kesehatan dan tetap ditahan, sementara bentrokan antara polisi dan pendukungnya - di mana enam pengawalnya ditembak mati - sedang diselidiki oleh badan hak asasi manusia nasional. .

Mahfud mengatakan FPI resmi dibubarkan sejak Juni tahun lalu, namun terus melakukan kegiatan melawan hukum. Enam pejabat senior pemerintah, termasuk Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme terlibat dalam keputusan pelarangan kelompok tersebut, katanya.

Wakil Menteri Kehakiman Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan FPI dilarang karena hampir 30 pemimpin, anggota, dan mantan anggotanya telah dihukum atas tuduhan terorisme, dan karena kelompok itu bertentangan dengan ideologi negara bangsa, Pancasila, yang menekankan persatuan dan kesatuan. perbedaan.

Dibentuk segera setelah jatuhnya mantan orang kuat Soeharto pada tahun 1998, FPI terkenal karena menyerang bar dan rumah bordil serta mengintimidasi agama minoritas. Ia juga dikenal menawarkan bantuan selama bencana alam.

Pengaruh politiknya meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perannya dalam protes tahun 2016 terhadap mantan gubernur Jakarta yang beragama Kristen yang dipenjara karena menghina Islam.

Pemerintah melihat demonstrasi sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

'LOKUS OPPOSISI ISLAM'

Dr Ian Wilson, dosen senior dalam studi politik dan keamanan dan seorang peneliti di Pusat Penelitian Asia, Universitas Murdoch, mengatakan larangan itu mungkin terbukti kontraproduktif. “Pelarangan FPI tidak akan banyak mengurangi faktor-faktor yang mendorong popularitasnya sebagai fenomena sosial, dan kemungkinan akan 'meradikalisasi' beberapa anggota dan simpatisan,” katanya. Larangan itu menimbulkan pertanyaan tentang penegakan hukum dan implikasinya terhadap ekspresi demokrasi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu, katanya.

Wilson mengatakan keputusan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan politik belakangan ini, termasuk pembersihan anggota FPI dan simpatisan dari Majelis Ulama Indonesia. "Pemerintah sedang melakukan serangan terhadap apa yang mereka lihat sebagai potensi lokus oposisi Islam yang populer, dipertajam dengan kembalinya Rizieq baru-baru ini," katanya. “Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, pelarangan tersebut jelas didorong secara politik juga.”

Analis keamanan menyarankan larangan itu dapat memicu reaksi balik atau memaksa FPI dan aktivitasnya di bawah tanah.

Anggota senior FPI, Novel Bamukmin, menentang, mengatakan kepada bahwa larangan itu tidak akan banyak mengurangi semangat. “Mereka bisa membubarkan FPI tapi tidak bisa membubarkan perjuangan kita untuk bela negara dan agama. Dan kalau mau, sore ini kita bisa deklarasikan ormas Islam baru, ”ujarnya. "Jika mereka membubarkannya lagi, kami akan membuat yang baru."

Pasukan TNI-Polri Datangi Markas FPI di Petamburan

Pasukan polisi berpakaian lengkap mendatangi kawasan Petamburan, Jakarta Pusat menuju Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Berdasarkan pantauan, pasukan polisi itu langsung menuju Gang Petamburan III, tempat yang diketahui sebagai markas pusat FPI sekaligus kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Pasukan aparat itu terlihat mulai berdatangan sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (30/12).

Dalam proses tersebut, polisi pun meminta warga menurunkan baliho Rizieq yang terletak di depan Gang Petamburan III. Terlihat di antara pasukan polisi itu ada Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Singgih. Belum ada keterangan terkait kedatangan pasukan polisi tersebut. Sementara itu, di Jalan Petamburan, di depan Gang Petamburan III, terlihat pula pasukan TNI berjaga.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk melarang organisasi FPI. Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers yang didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga, dia menyatakan keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tertinggi. Mereka yang membubuhkan teken pada SK Bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI, karena FPI tidak lagi memiliki legal standing," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Dalam salinan SKB resmi disebutkan beberapa pertimbangan terkait pembubaran FPI yang dilakukan pemerintah saat ini. Pertimbangan pertama yakni, demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini pemerintah merujuk pada UU Ormas.

Dalam SKB tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI. Pemerintah juga meminta masyarakat tak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat juga diminta melaporkan kegiatan yang mengatasnamakan dan memakai simbol FPI. Keputusan ini berlaku sejak 30 Desember.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News