Skip to content

Indonesia melarang pakaian wajib agama di sekolah negeri

📅 February 06, 2021

⏱️1 min read

Aktivis memuji keputusan pemerintah setelah protes atas siswa non-Muslim yang dipaksa memakai jilbab. Aktivis di Indonesia memuji keputusan pemerintah yang melarang sekolah umum mewajibkan pakaian religius, sebuah langkah yang mengikuti kemarahan nasional atas siswa non-Muslim yang dipaksa memakai jilbab.

Indonesia secara resmi mengakui enam agama, tetapi kekhawatiran telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir bahwa interpretasi Islam yang lebih konservatif mendorong intoleransi beragama [Abdul Qodir / AFP]

Indonesia secara resmi mengakui enam agama, tetapi kekhawatiran telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir bahwa interpretasi Islam yang lebih konservatif mendorong intoleransi beragama [Abdul Qodir / AFP]

Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch, mengatakan sekolah di lebih dari 20 provinsi masih mewajibkan busana religius dalam tata cara berbusana, sehingga keputusan itu merupakan langkah positif.

“Banyak sekolah negeri yang mewajibkan siswi dan guru perempuan mengenakan jilbab yang seringkali memicu perundungan, intimidasi, tekanan sosial, dan dalam beberapa kasus, pengunduran diri secara paksa,” katanya, Kamis.

Indonesia secara resmi mengakui enam agama - hampir 90 persen populasinya beragama Islam - tetapi kekhawatiran telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir bahwa interpretasi Islam yang lebih konservatif mendorong intoleransi agama.

Penandatanganan keputusan pemerintah pada hari Rabu tentang pakaian religius dalam kode pakaian sekolah terjadi beberapa minggu setelah muncul berita tentang sebuah sekolah di provinsi Sumatera Barat yang memaksa siswa perempuan non-Muslim untuk mengenakan jilbab.

Masalah ini menarik perhatian nasional karena protes dari orang tua salah satu gadis, yang beritanya tersebar di media sosial.

Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Indonesia, mengatakan kasus Sumatera Barat hanyalah “puncak gunung es”.

"Tidak ada alasan untuk melanggar kebebasan orang lain atas nama ekspresi agama," katanya dalam konferensi pers pada hari Rabu.

Provinsi otonom khusus Aceh, yang memberlakukan hukum Islam, dikecualikan dari keputusan tersebut, kata Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Beka Ulung Hapsara, Komisioner Badan HAM Indonesia, Komnas HAM, mengatakan keputusan tersebut menghormati pilihan masyarakat untuk mengekspresikan keyakinan mereka.

“Tempat pendidikan adalah ruang untuk mengembangkan jiwa-jiwa mandiri yang bebas diskriminasi, di mana ditumbuhkan rasa hormat,” ujarnya.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News