Skip to content

Indonesia memperingatkan denda besar jika menolak vaksin COVID-19, pertama di dunia

📅 February 20, 2021

⏱️2 min read

Ibukota Indonesia, Jakarta, mengancam penduduk dengan denda hingga 5 juta rupiah karena menolak vaksin COVID-19, hukuman yang sangat kaku yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru yang mewajibkan jabs.

Seorang wanita duduk di kursi dengan mengenakan topeng saat seorang pria berjilbab memberikan jarum vaksin COVID-19

Pakar kesehatan masyarakat mengatakan kegelisahan publik tentang vaksin bisa menjadi batu sandungan di negara itu. ( AP: Firdia Lisnawati )

Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah kota hanya mengikuti aturan dan sanksi semacam itu adalah upaya terakhir di Jakarta, yang menyumbang sekitar seperempat dari lebih dari 1,2 juta infeksi virus korona di negara kepulauan itu.

"Jika Anda menolaknya, ada dua hal, bantuan sosial tidak akan diberikan, [dan] denda," kata Riza kepada wartawan, yang tampaknya menjadi yang pertama di dunia yang mewajibkan pukulan jab.

Indonesia sedang memerangi salah satu epidemi virus korona terbesar dan paling membandel di Asia dan bertujuan untuk menginokulasi 181,5 juta dari 270 juta populasinya dalam waktu 15 bulan di bawah program vaksinasi yang dimulai bulan lalu.

Hampir 34.000 orang Indonesia diketahui telah meninggal akibat virus tersebut.

Indonesia mengumumkan perintah presiden awal bulan ini yang menetapkan siapa pun yang menolak vaksin dapat ditolak bantuan sosial atau layanan pemerintah atau dikenakan denda.

Sanksi akan ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah atau oleh pemerintah daerah.

Sekelompok orang dengan APD putih dengan perisai dan topeng serta kepala tertutup memasukkan tangan ke dalam.

Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi 181,5 juta dari 270 juta penduduknya dalam waktu 15 bulan. ( Reuters: Ajeng Dinar Ulfiana )

"Sanksi adalah upaya terakhir kami untuk mendorong partisipasi masyarakat," kata pejabat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.

"Target 181,5 juta orang sangat besar."

Peraturan baru itu menyusul skeptisisme publik selama berbulan-bulan dan keraguan tentang apakah vaksin virus corona aman, efektif dan halal, atau diizinkan oleh keyakinan Islam.

Pakar kesehatan masyarakat mengatakan kekhawatiran masyarakat tentang vaksin bisa menjadi batu sandungan, sementara dinas kesehatan di Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia, dan Nusa Tenggara Barat mengatakan mereka tidak berencana untuk memberlakukan sanksi.

Survei bulan Desember oleh jajak pendapat Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan hanya 37 persen dari 1.202 responden yang bersedia divaksinasi, 40 persen ragu-ragu dan 17 persen akan menolak.

Usman Hamid, direktur Amnesty International Indonesia, mengatakan penegakan vaksinasi bukanlah jawabannya.

"Mandat menyeluruh tentang vaksinasi, terutama yang mencakup hukuman pidana, jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata Hamid.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News