Skip to content

Indonesia mengatakan belum ada konsensus regional tentang krisis Myanmar

📅 February 24, 2021

⏱️1 min read

JAKARTA - Indonesia tidak mendukung pemilihan baru di Myanmar dan sedang mencari pendapat dan konsensus regional tentang cara terbaik untuk mendukung kembalinya negara itu ke demokrasi, kata kementerian luar negerinya pada hari Selasa.

Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar setelah kudeta 1 Februari dan sumber-sumber mengatakan Jakarta mengusulkan wilayah tersebut mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal mengadakan pemilihan yang "adil dan inklusif".

Sebuah laporan Reuters pada hari Senin yang merinci proposal pemantauan pemilu memicu kemarahan dari pengunjuk rasa di Myanmar, beberapa di antaranya berunjuk rasa di luar kedutaan Indonesia di Yangon pada hari Selasa.

Usulan pengiriman pemantau pemilu ke Myanmar merupakan salah satu dari beberapa usulan yang didorong oleh Indonesia.

Yang lainnya termasuk memfasilitasi dialog antara junta dan lawan-lawannya dan membentuk gugus tugas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung peta jalan menuju "transisi demokrasi", kata sumber tersebut.

Dewan militer Myanmar yang berkuasa mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang, tetapi belum menetapkan jadwal pemungutan suara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan ide-ide Indonesia adalah "bukan rencana aksi" dan pemilu baru di Myanmar "bukanlah posisi Indonesia".

“Kami sedang mencari konsensus dan mengumpulkan pendapat para menteri ASEAN sebelum pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN,” kata Faizasyah.

Indonesia akan mengadopsi keputusan konsensus oleh negara-negara ASEAN, katanya. Myanmar termasuk di antara 10 anggota ASEAN.

Ditanya apakah Indonesia mendukung pemulihan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, Faizasyah meminta “para pihak untuk mencari solusi yang damai berdasarkan aturan hukum”.

Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama 49 tahun hingga 2011, merebut kekuasaan setelah otoritas pemilihan menolak tuduhan kecurangan dalam pemilihan November, yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi dengan telak.

Para pengunjuk rasa dan kelompok hak asasi manusia menyerukan pencabutan segera junta dan pembebasan tahanan politik, termasuk Suu Kyi.

Sebelumnya pada hari Selasa, Retno mengatakan kepada Reuters bahwa kesejahteraan rakyat Myanmar adalah yang terpenting.

“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini, ”kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News