Skip to content

"Jika pemerintah mengatakan itu hoaks, maka itu hoaks! ”

📅 October 18, 2020

⏱️1 min read

Jangan menganggap remeh apa pun yang dikatakan pemerintah Anda pada dasarnya adalah pesan yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Indonesia Johnny G. Plate selama wawancara hangat tentang undang-undang penciptaan lapangan kerja baru yang kontroversial di Indonesia.

fake-news-4881486 1920

Johnny muncul di talk show jurnalis terkenal Najwa Shihab (Najwa yang sama yang mewawancarai kursi kosong menggantikan menteri kontroversial lainnya) pada hari Rabu untuk membahas informasi yang salah tentang undang-undang baru. Dia mengatakan bahwa kementerian telah menerima ratusan laporan hoax tentang undang-undang tersebut, yang mungkin memicu protes terhadapnya.

Remy Hastian, seorang eksekutif di Asosiasi Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-SI), yang juga menjadi tamu di acara tersebut, mengarahkan kesalahan kepada pemerintah dan anggota parlemen karena mengesahkan RUU tanpa membuat draf final tersedia untuk publik.

Undang-undang penciptaan lapangan kerja, yang menurut anggota parlemen akan memotong birokrasi dan menarik investasi ke negara itu, telah secara luas disorot karena berpotensi mengikis hak-hak pekerja dan membahayakan lingkungan. Lucunya, sejak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin lalu, empat RUU “final” beredar di depan umum, berkisar antara 800 hingga 1.300 halaman. Draf final-final yang diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk disahkan pada Rabu sebanyak 812 halaman.

Garis resmi pemerintah tampaknya adalah bahwa protes nasional terhadap undang-undang - yang membuat ratusan orang ditangkap - dipicu oleh informasi yang salah atau kesalahan membaca undang-undang yang disengaja. "Jika pemerintah mengatakan itu bohong, itu bohong!" Johnny membentak Remy sebagai tanggapan atas kekhawatirannya.

Pernyataan seperti itu belum diterima dengan baik di Indonesia, yang mengalami kontrol otoriter selama puluhan tahun atas informasi pada masa Orde Baru.

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengecam pernyataan Johnny dengan mengatakan, “Jika pernyataan menteri itu menggeneralisasi segala sesuatu, maka kita sudah memasuki era dimana kebenaran hanya menjadi milik pemerintah. Dan itu bukan karakteristik negara demokratis."

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News