Skip to content

Kapolri mendesak penegakan hukum internet kontroversial yang lebih lunak

📅 February 24, 2021

⏱️1 min read

JAKARTA - Kapolri telah meminta aparat untuk menggunakan kebijaksanaan yang lebih besar ketika menegakkan undang-undang internet negara, menyusul sinyal pemerintah bahwa undang-undang, yang telah menjerat jurnalis, akademisi dan tokoh oposisi, akan ditinjau.

Listyo Sigit Prabowo

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tahun 2008, yang mengatur aktivitas online termasuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, telah lama menuai kritik karena interpretasinya yang luas.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan Senin malam, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendesak aparat untuk menggunakan diskresi saat menyelidiki laporan pelanggaran digital, dan memprioritaskan “keadilan restoratif” seperti mediasi daripada penuntutan.

Pedoman tersebut, kata dia, dikeluarkan sebagai tanggapan atas penerapan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.

Antara 2016 dan 2020, ada 786 kasus yang melibatkan hukum, dengan 88% dari mereka yang didakwa berakhir di balik jeruji besi, menurut Damar Juniarto dari kelompok advokasi digital, Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Pada 2019, Baiq Nuril, seorang wanita di Lombok, dipenjara selama enam bulan, setelah merekam percakapan telepon dengan bosnya untuk membuktikan bahwa bosnya melakukan pelecehan seksual yang kemudian dibagikan secara online.

“Saya pernah menjadi korban,” Nuril, yang akhirnya diampuni oleh Presiden Joko Widodo, mengatakan kepada Reuters.

"Saya tidak ingin ada korban lagi."

Pada tahun yang sama seorang penyanyi dan tokoh oposisi Indonesia dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah menyebut saingan politiknya idiot dalam sebuah blog video.

“Ini (UU) batu besar yang sulit digerakkan, itu sangat menghalangi demokrasi,” kata Damar.

Awal bulan ini, Presiden Joko Widodo mengatakan undang-undang tersebut harus dilaksanakan "seadil mungkin" dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara menteri keamanan mengumumkan minggu ini bahwa sebuah tim telah dibentuk untuk meninjau undang-undang tersebut.

Namun Damar SAFEnet mengatakan dia khawatir tim tersebut tidak melibatkan pihak independen dan mungkin tidak membuat perubahan substantif.

“Saya khawatir ini hanya berakhir dengan membuat pedoman tafsir,” katanya, dan tidak menyentuh reformasi.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News