Skip to content

Kelompok Islam Indonesia, mahasiswa bergabung dengan gerakan untuk membatalkan hukum ketenagakerjaan

📅 October 14, 2020

⏱️1 min read

JAKARTA - Mengenakan pakaian Islami putih dan mengibarkan bendera merah putih Indonesia, lebih dari 1.000 pengunjuk rasa dari kelompok Islam dan mahasiswa berkumpul di negara Muslim terpadat di dunia pada hari Selasa untuk menunjukkan ketidakpuasan atas undang-undang ketenagakerjaan baru yang memecah belah.

Kelompok Islam konservatif termasuk di antara yang terbaru bergabung dengan demonstrasi jalanan yang tidak menentu, di mana polisi menembakkan gas air mata pada hari Selasa untuk mencoba membubarkan massa, karena tekanan meningkat pada pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mereka katakan merusak hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan.

Organisasi Islam terbesar di negara itu, Nahdlatul Ulama, termasuk di antara penentangnya dan mengatakan mereka mendukung konglomerat sambil “menginjak-injak” hak-hak kelas pekerja Indonesia.

Hamdan, seorang guru berusia 53 tahun yang hanya memiliki satu nama, mengatakan dia akan terus melakukan protes sampai undang-undang itu dicabut. “Orang tidak bisa keluar, bahkan ada yang tidak bisa makan dan pengangguran masih tinggi,” katanya kepada Reuters di Jakarta. “Bahkan putraku masih belum bisa mendapatkan pekerjaan.”

Protes terhadap apa yang disebut omnibus law terjadi di berbagai lokasi yang melibatkan ribuan orang Indonesia minggu lalu, beberapa di antaranya melihat jalan-jalan diblokir, ban terbakar dan batu dilempar, yang menyebabkan lebih dari 6.000 orang ditahan. “Undang-Undang itu pasti akan memengaruhi diri saya, pekerjaan saya, kerabat saya, teman-teman saya, dan segalanya,” kata insinyur Rafi Zakaria, 30. “Itu tidak hanya mempengaruhi buruh. Siswa di sini bergabung dalam protes karena mereka prihatin dengan pekerjaan orang tua mereka. "

Undang-undang tersebut, yang dirancang untuk mengurangi birokrasi dan menarik investor, belum dipublikasikan dan versi tidak resmi yang beredar di media dan online telah menimbulkan spekulasi dan kebingungan.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsyuddin mengatakan kepada Reuters bahwa undang-undang tersebut akan dikirim ke presiden dan diumumkan pada hari Rabu.

Pemerintah mendukung undang-undang tersebut dan Presiden Joko Widodo menyalahkan protes publik atas disinformasi. Menteri pertahanan Indonesia menyalahkan demonstrasi tersebut sebagai "campur tangan asing". “Ada yang tidak ingin melihat Indonesia kondusif bagi investor, dan ingin selalu diuntungkan,” kata juru bicara Kementerian, Dahnil Anzar Simanjuntak, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News