Skip to content

Ribuan orang melanjutkan protes terhadap undang-undang ketenagakerjaan baru di Indonesia

📅 November 03, 2020

⏱️1 min read

JAKARTA - Ribuan pekerja di Indonesia pada hari Senin melanjutkan protes mereka terhadap undang-undang ketenagakerjaan baru negara yang menurut para kritikus akan mengikis hak-hak tenaga kerja dan melemahkan perlindungan lingkungan.

xai101-112_2020_043325

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan ribuan pekerja dari kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Timur mewakili 32 serikat pekerja mengambil bagian dalam rapat umum di dekat Istana Kepresidenan dan Pengadilan konstitusional di Jakarta. Protes juga terjadi di bagian lain negara itu, termasuk Yogyakarta, Banda Aceh, Medan dan Makassar.

Protes di Jakarta, ibu kota, berakhir dengan damai setelahnya tenaga kerja perwakilan serikat pekerja menyampaikan pernyataan tertulis kepada Pengadilan konstitusional. “Kami menuntut agar Pengadilan konstitusional melakukan uji materi terhadap UU Cipta Kerja, untuk benar-benar memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh jutaan pekerja Indonesia, ”kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya.

Dia mengatakan pada hari Minggu bahwa tuntutannya adalah untuk membatalkan undang-undang baru dan terus melihat kenaikan upah minimum pada tahun 2021.

Undang-Undang Penciptaan Kerja, yang disetujui oleh Parlemen pada 5 Oktober, diharapkan dapat mengubah Indonesia secara substansial sistem tenaga kerja dan pengelolaan sumber daya alam. Ini mengubah 79 undang-undang sebelumnya dan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menarik lebih banyak investasi ke negara ini.

Para demonstran mengatakan undang-undang akan merugikan pekerja dengan mengurangi uang pesangon, menghapus batasan manual tenaga kerja oleh pekerja asing, meningkatkan penggunaan outsourcing dan mengubah gaji bulanan menjadi upah per jam.

Setelah undang-undang tersebut disahkan, para pekerja dan pelajar di beberapa kota di Indonesia mulai berdemonstrasi menuntut Jokowi mencabut undang-undang tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press pada Juli 2019, Widodo mengatakan dia akan terus maju dengan reformasi ekonomi yang berpotensi tidak populer, termasuk Hukum tenaga kerja yang lebih ramah bisnis, karena dia tidak lagi terkekang oleh politik di masa jabatan terakhirnya.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News