Skip to content

Serikat pekerja Indonesia mengajukan uji materi untuk menantang undang-undang penciptaan lapangan kerja

📅 November 04, 2020

⏱️1 min read

Dua serikat pekerja terbesar di Indonesia mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi negara itu untuk menantang undang-undang "Penciptaan Lapangan Kerja" baru pemerintah yang telah memicu protes luas di negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.

welder-673559 1920

Pemerintah mengatakan apa yang disebut "omnibus" law, yang telah merevisi lebih dari 70 undang-undang yang ada, sangat penting untuk memotong birokrasi, memacu investasi dan meningkatkan daya saing pasar tenaga kerja.

Meskipun telah diterima secara positif oleh pasar, hal itu telah memicu protes dari para pekerja, pelajar dan pecinta lingkungan sejak disahkan oleh parlemen bulan lalu. "KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) ingin menggunakan semua saluran yang disediakan konstitusi," kata juru bicara Kahar S. Cahyono, membenarkan serikatnya dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) telah mengajukan uji materi pada Senin malam. Kahar mengatakan, tantangan yang muncul beberapa jam setelah Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menandatangani undang-undang unggulan menjadi undang-undang, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak konstitusional pekerja.

Juru bicara serikat pekerja juga mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan untuk meminta peninjauan eksekutif atau legislatif atas proses di balik pengesahan undang-undang tersebut.

Seorang juru bicara kepresidenan dan sekretariat negara tidak segera menanggapi permintaan komentar atas uji materi tersebut.

Bulan lalu, puluhan ribu pelajar dan pekerja turun ke jalan di seluruh nusantara dalam demonstrasi yang dalam beberapa kasus berubah menjadi kekerasan.

Serikat pekerja mengatakan undang-undang baru itu merongrong hak-hak pekerja dan menolak perubahan aturan seputar pesangon, menggunakan pekerja kontrak dan outsourcing.

Kritikus juga mengatakan perubahan itu diloloskan tanpa konsultasi yang memadai dan melemahkan perlindungan lingkungan di negara dengan salah satu tingkat deforestasi tercepat di dunia. Pejabat pemerintah membantah bahwa undang-undang baru itu akan melemahkan perlindungan lingkungan atau merugikan pekerja dan mengatakan sangat penting untuk meningkatkan investasi dalam ekonomi yang dilanda pandemi yang menghadapi kontraksi pertama tahun ini dalam dua dekade.

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News