Skip to content

Transformasi Ekonomi Laut Berkelanjutan untuk Kelestarian Ekosistem Laut

📅 May 26, 2021

⏱️5 min read

`

`

Transformasi ekonomi kelautan terus dibangun oleh Pemerintah Indonesia tanpa mengalami jeda akibat pandemi COVID-19. Pemerintah berjanji akan terus mewujudkan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan yang menyeimbangkan keamanan pangan dan tujuan bisnis.

Komitmen tersebut, selain untuk mencapai laut keberlanjutan, juga untuk menciptakan dampak positif jangka panjang pada ekologi laut. Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini di Jakarta.

Menurut dia, transformasi ekonomi kelautan dibangun agar model ekonomi biru yang berkelanjutan bisa semakin berkembang dengan baik. Di mana indikatornya, resiko lingkungan bisa ditangani, kerusakan ekologis diminimalkan, dan aktivitas ekonomi dikelola melalui cara pemulihan kesehatan laut.

“Kita semua tahu Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang, bakau, dan lamun terbesar dan paling beragam, yang merupakan ekosistem karbon biru. Ekosistem karbon biru Indonesia menampung sekitar 75-80 persen kredit karbon dunia yang mensyaratkan potensi ekonomi dari ekosistem kita,” papar dia.

Dengan potensi yang sangat besar, pelaksanaan transformasi harus dilakukan dengan segera dan tak perlu menundanya. Hal itu, karena lautan juga sedang menghadapi berbagai ancaman yang bisa menghancurkan ekosistem yang ada di dalamnya.

Ilustrasi. Seorang penyelam sedang menyelam di perairan Pulau Kapoposang yang masuk areal TWP Kapoposang. Foto : BKKPN Kupang

Bagi Luhut, kebijakan paling tepat yang bisa diambil semua pemangku kepentingan adalah ikut bertanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan perlindungan, pemulihan kesehatan laut, dan membangun ekonomi laut yang berkelanjutan.

Selain itu, peran laut yang sudah menyuplai makanan bergizi bagi manusia, juga harus mendapatkan perhatian langsung dari masyarakat pesisir yang menjadi pemeran utama pelaku pemanfaatan ruang laut secara langsung.

“Dan apapun yang dapat memberikan solusi inovatif untuk tantangan global. Kami membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap dia.

`

`

Bentuk dukungan terhadap proses transformasi ekonomi laut yang berkelanjutan, ditunjukkan Indonesia dengan ikut berperan dalam proses peluncuran dokumen khusus pada tahun lalu. Tujuan besar dari kegiatan tersebut, adalah memulihkan kesehatan laut yang mengalami kerusakan.

Luhut menerangkan, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan adaptasi dan mitigasi berbasis ekonomi biru dan sekaligus praktik perikanan yang berkelanjutan. Semua proses tersebut dilaksanakan melalui pengelolaan kawasan perikanan.

Nelayan memperbaiki jaring yang rusak. Jaring ini digunakan untuk tangkapan ikan tongkol. Foto : Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia

Pemulihan Ekosistem

Sebagai bagian dari proses transformasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan, Pemerintah juga sudah melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang di dalamnya mencakup untuk kelautan dan perikanan.

Dari dana sebesar Rp579 triliun yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk program PEN, sebanyak Rp894,35 miliar adalah diperuntukkan khusus untuk kegiatan PEN kelautan dan perikanan. Semuanya untuk empat program, yakni perikanan tangkap, perikanan budi daya, peningkatan daya saing produk, dan konservasi laut.

Khusus untuk kegiatan konservasi laut, Luhut menyebutkan bahwa kegiatan yang termasuk dalam prorgam tersebut di antaranya adalah restorasi bakau (mangrove), dan terumbu karang. Khusus mangrove, anggaran yang dialokasikan pada 2021 meningkat 400 persen dibandingkan pada 2020 dengan besaran mencapai USD115 juta.

Pada tahun ini, program penanaman kembali, rehabilitasi, dan restorasi mangrove diharapkan bisa dilaksanakan di lahan seluas 150 ribu hektare. Secara keseluruhan, program untuk mangrove ditargetkan bisa mencapai luas 620 ribu ha hingga 2024 mendatang.

“Jadi, tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga mendukung masyarakat kita dengan program padat karya. Masyarakat kami bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung dan program ini akan kami lanjutkan tahun ini,” jelas dia.

Selain melaksanakan beragam program, fokus Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan transformasi ekonomi laut yang berkelanjutan, adalah dengan meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan meningkatkan mata pencaharian.

Menurut Luhut, strategi untuk mencapai itu adalah mengawal penerapan prinsip perikanan yang berkelanjutan, penetapan target ambisius untuk mengurangi sampah laut, dan transfer ke energi, serta memulihkan dan melestarikan mangrove, terumbu karang, dan ekosistem laut lainnya.

“Atas nama pemerintah Indonesia, saya menyerukan tindakan untuk melaksanakan komitmen kami dalam transformasi ekonomi berkelanjutan. Implementasi ini membutuhkan keterlibatan multi pemangku kepentingan untuk lautan berkelanjutan,” tegas dia.

Kesibukan nelayan dan masyarakat yang terlihat di Lampulo, Banda Aceh, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Salah satu bentuk dukungan Indonesia untuk ekonomi laut berkelanjutan, adalah dengan aktif pada forum negara Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan (High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy/HLP SOE).

Pada pertemuan ke-19 Sherpa Panel Laut (19th Ocean Panel Sherpa Meeting) yang berlangsung pada awal Mei lalu, Indonesia mengajak negara anggota untuk aktif melaksanakan transformasi ekonomi laut yang berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Kemko Marves Dias Araujo selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia mengatakan bahwa lautan adalah komponen yang sangat penting dalam ekosistem bumi. Laut dinilai sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

“Namun, kita membiarkan lautan menjadi tercemar, dieksploitasi secara berlebihan, dan digunakan secara tidak berkelanjutan,” ucap dia.

`

`

Perikanan Berkelanjutan

Dias Araujo mengatakan, hal penting yang bisa dilakukan saat ini adalah fokus pada empat elemen penting yang sudah dibahas dalam Sherpa HLP SOE ke-19. Keempatnya adalah, menciptakan mata pencaharian/sumber penghasilan yang inklusif, peluang bisnis di lautan, dan perikanan yang berkelanjutan.

Kemudian, membantu melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir dan laut, fokus pada kemitraan para pemangku kepentingan di bidang kelautan yang berkelanjutan di antara negara-negara lain yang memiliki pemikiran yang sama.

Sementara, untuk di tingkat nasional, transformasi juga dilakukan melalui program nasional “Indonesia Pilot Ocean Account 2021”. Pada program tersebut, di dalamnya terdapat empat aksi prioritas berskala nasional yang harus dicapat pada 2030 mendatang.

Keempat aksi tersebut adalah untuk mengembangkan sekuens neraca laut nasional, menyelaraskan standar internasional untuk ocean account dan implementasinya, dan bekerja sama dengan kemitraan global untuk pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan terkait ocean account.

“Serta terus bangun pendekatan global untuk kembangkan kinerja nasional berdasarkan neraca laut Indonesia,” tutur dia.

Sekelompok nelayan di pantai Jimbaran, Bali. Foto : shutterstock

Dias Araujo meyakini, program tersebut menjadi langkah awal Indonesia untuk menuju masa depan kelautan yang lebih tangguh, yang di dalamnya terdapat proses harmonisasi antara manusia dengan alam untuk tujuan lebih baik lagi.

“Saya yakin (program) ini semakin menunjukkan komitmen kuat kita untuk memanfaatkan laut secara efektif, mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan, dan bijak melindungi lautan dan sumber daya maritim kita untuk kemakmuran rakyat,” pungkas dia.

Sedangkan Kepala Badan Riset Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP KKP) Sjarief Widjaja sebelumnya mengatakan bahwa ekonomi kelautan berkelanjutan juga sangat dipengaruhi oleh segala kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah laut dan juga pesisir.

Dia menyebutkan, ancaman yang selalu muncul saat ini dan bisa menggagalkan upaya mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, adalah akivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai regulasi (IUUF).

Juga, ancaman lain yang tak kalah beratnya adalah aktivitas kejahatan di laut yang semakin sulit dibendung, masalah sampah laut, penangkapan ikan yang berlebihan, dan juga fenomena alam yang saat ini sedang mengancam dunia, yaitu perubahan iklim.

“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) no 14 life below water sebagai pedoman internasional tertinggi untuk pembangunan laut pun belum menerima perhatian politik dunia sebagaimana mestinya,” tutur dia.

`

`
← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News