Skip to content

Undang-Undang Baru Berdampak pada Kelompok Adat

📅 October 16, 2020

⏱️3 min read

RUU Omnibus Besar-besaran Disahkan Dengan Sedikit Konsultasi Publik. Pemerintah harus merevisi undang-undang pekerjaan baru untuk memenuhi standar HAM internasional, menurut Human Rights Watch hari ini. RUU omnibus tentang penciptaan lapangan kerja, yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020, membatasi hak-hak tenaga kerja dan membongkar perlindungan lingkungan, termasuk dengan mengancam akses masyarakat adat ke tanah dan hutan yang menurun di negara.

t / a

Pemerintah harus merevisi undang-undang pekerjaan baru untuk memenuhi standar HAM internasional, menurut Human Rights Watch hari ini. RUU omnibus tentang penciptaan lapangan kerja, yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020, membatasi hak-hak tenaga kerja dan membongkar perlindungan lingkungan, termasuk dengan mengancam akses masyarakat adat ke tanah dan hutan yang menurun di negara.

Undang-undang baru secara signifikan mengurangi perlindungan bagi pekerja di bawah undang-undang ketenagakerjaan 2003, termasuk upah minimum, pesangon, liburan, tunjangan persalinan, dan perawatan kesehatan dan anak, dan menghapus perlindungan hukum dalam kontrak kerja permanen. Undang-undang tersebut juga melemahkan hukum lingkungan yang ada dan perlindungan hukum bagi kelompok adat, meningkatkan kekhawatiran tentang perampasan tanah. Undang-undang setebal 1.000 halaman ini sebagian besar dirancang oleh komunitas bisnis, dengan sedikit konsultasi dari serikat pekerja dan kelompok lain yang terkena dampak. “Menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi adalah tujuan penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dasar buruh dan hak masyarakat adat,” kata Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch. “Pemerintah Indonesia harus meninjau undang-undang yang disahkan dengan tergesa-gesa, mengadakan konsultasi publik yang tepat, dan merevisi semua pasal yang melanggar hak.”

RUU omnibus disahkan menghadapi meningkatnya tentangan dari serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, ilmuwan, dan kelompok agama atas dampak yang ditakuti terhadap lingkungan dan hak-hak buruh. Protes jalanan segera meletus di lebih dari puluhan kota, dengan polisi menangkap ratusan pengunjuk rasa, kebanyakan di Jakarta dan Surabaya. Beberapa protes berubah menjadi kekerasan, dengan beberapa halte bus hancur di Jakarta, sementara Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan bahwa polisi menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa.

Aliansi Jurnalis Independen melaporkan bahwa polisi secara fisik menyerang atau menghancurkan peralatan sedikitnya 28 wartawan, sebagian besar fotografer, yang bekerja selama protes di Bandung, Jakarta, Palu, Samarinda, Semarang, Surabaya, dan Tanjung Pinang. Pada 8 Oktober, polisi menangkap 6 wartawan di Jakarta. Mereka dibebaskan tanpa dakwaan 24 jam kemudian.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pertama kali mengusulkan “omnibus law” untuk meningkatkan daya saing regional Indonesia pada Oktober 2019. Ia mengatakan ingin menyederhanakan proses pengajuan izin usaha di semua sektor bisnis, termasuk izin pembebasan lahan, untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan menarik investasi asing.

Pada bulan November, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Kamar Dagang Indonesia Dagang dan Industri (Kamar Dagang Dan Ekonomi Indonesia, Kadin) untuk bantuan mendirikan sebuah gugus tugas untuk menyusun RUU. Anggotanya termasuk pengusaha terkemuka, tetapi tidak ada anggota serikat pekerja atau kelompok lingkungan. Hartarto mengajukan RUU tersebut ke parlemen pada 8 Februari, namun karena pandemi Covid-19, DPR baru memulai pembahasan pada April.

Konsultasi publik kurang, dan publik sulit mendapatkan versi resmi RUU yang memuat sekitar 185 pasal dalam 15 bab. Yayasan Bantuan Hukum Indonesia dan banyak kelompok lainnya memprotes kurangnya transparansi. Pada bulan Agustus, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia meminta pemerintah untuk “menghentikan musyawarah mereka karena prosesnya sarat dengan penyimpangan dan merupakan pelanggaran hukum negara dalam proses legislatif.”

Kelompok lingkungan telah memperingatkan bahwa persyaratan yang kurang ketat untuk penilaian dampak lingkungan dan tindakan lain yang melemahkan perlindungan lingkungan di bawah omnibus law akan memperburuk deforestasi. Di Indonesia Masyarakat Adat Aliansi Nusantara menyatakan bahwa ketentuan hukum omnibus bertentangan Undang Undang untuk melindungi hak masyarakat adat dan menyederhanakan proses mengakui tanah adat yang telah diperdebatkan di parlemen sejak 2009 tanpa diadopsi. Omnibus law tersebut juga tampak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 2013 bahwa masyarakat adat harus menguasai hutan adat dan pemerintah harus membatasi dan mengecualikan hutan adat dari kendali pemerintah.

Laporan Human Rights Watch tahun 2019 meneliti bagaimana tambal sulam hukum yang lemah, diperburuk oleh pengawasan pemerintah yang buruk, dan kegagalan sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia mereka telah berdampak negatif pada hak masyarakat adat atas hutan, mata pencaharian, makanan, air, dan budaya. “Isi terbesar dari undang-undang tersebut adalah tentang investasi, dan hampir tidak memberikan apa pun untuk melindungi tanah adat masyarakat adat,” kata Rukka Sombolinggi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Undang-undang ini akan memudahkan perusahaan untuk merebut tanah."

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News